Pajak Belanja Dana BOS: Cara Menghitung dan Menyetor
Panduan pajak belanja dana BOS untuk Bendahara: kapan memungut PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2, contoh hitungan, belanja SIPLah, dan pelaporan.
Cara memakai standar satuan harga RKAS: mencari SSH daerah, mencocokkan kode belanja, contoh perhitungan, dan solusi bila barang tidak ada di daftar.
Standar satuan harga RKAS adalah acuan harga per unit barang dan jasa yang dipakai sekolah saat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Acuan ini biasanya berupa Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan pemerintah daerah. Dengan memakai SSH, anggaran sekolah menjadi wajar, seragam dengan instansi lain di daerah yang sama, dan lebih mudah dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan. Panduan ini menjelaskan cara mencari, membaca, dan memakai standar satuan harga RKAS, termasuk apa yang dilakukan bila barang yang dibutuhkan tidak tercantum.
Di tingkat nasional, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional mengatur standar harga untuk honorarium, perjalanan dinas, rapat, pengadaan kendaraan, dan pemeliharaan. Perpres ini kemudian diubah melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2023. Pemerintah daerah lalu menetapkan standar harga yang lebih rinci, umumnya lewat peraturan atau keputusan kepala daerah, dan memperbaruinya secara berkala.
Bagi sekolah, yang paling sering dipakai adalah dokumen SSH kabupaten/kota atau provinsi. Isinya daftar barang dan jasa lengkap dengan spesifikasi, satuan, dan harga tertinggi, misalnya kertas HVS per rim, honor narasumber per jam, atau konsumsi rapat per orang.
Juknis pengelolaan dana BOSP terbaru adalah Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026. Rujuk juknis tersebut untuk komponen belanja yang boleh dibiayai dan batasannya, termasuk batas honor 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta. SSH menjawab "berapa harganya", juknis menjawab "boleh atau tidak dibelanjakan".
Pastikan memakai dokumen tahun anggaran yang sama dengan RKAS yang disusun. Memakai SSH tahun lalu adalah kesalahan yang sering ditemukan pemeriksa.
Daftar SSH biasanya memuat kolom seperti ini:
| Kode | Uraian | Spesifikasi | Satuan | Harga |
|---|---|---|---|---|
| (kode daerah) | Kertas HVS | A4, 70 gram | Rim | Rp... |
| (kode daerah) | Honorarium narasumber | Pejabat/non-pejabat | Orang/jam | Rp... |
| (kode daerah) | Konsumsi rapat | Makan dan snack | Orang/kali | Rp... |
Perhatikan tiga hal: spesifikasi (kertas 70 gram berbeda harga dengan 80 gram), satuan (rim berbeda dengan lembar), dan status harga (apakah harga sudah termasuk pajak atau belum, sesuai keterangan di dokumen daerah).
RKAS yang baik berawal dari program, bukan dari daftar belanja. Tentukan dulu kegiatan prioritas berdasarkan hasil refleksi dan Rapor Pendidikan. Pembahasannya ada di artikel RKAS berbasis PBD.
Contoh kegiatan "Pelatihan guru menyusun asesmen" diurai menjadi: honor narasumber, konsumsi, penggandaan materi, alat tulis.
Cari item yang uraian dan spesifikasinya paling sesuai. Catat kode SSH-nya di lembar kerja agar mudah ditelusuri.
Volume harus masuk akal dan bisa dijelaskan. Rumusnya sederhana: volume × harga satuan = jumlah.
Contoh perhitungan (harga ilustrasi, gunakan SSH daerah masing-masing):
| Item | Volume | Satuan | Harga satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Honor narasumber | 1 orang × 4 jam | OJ | Rp... | Rp... |
| Konsumsi peserta | 25 orang × 1 kali | OK | Rp... | Rp... |
| Penggandaan materi | 25 eksemplar × 20 lembar | Lembar | Rp... | Rp... |
| Map plastik | 25 | Buah | Rp... | Rp... |
Harga dalam RKAS boleh lebih rendah dari SSH, tetapi tidak boleh melampauinya. Harga di toko sekitar sekolah sering lebih murah; gunakan harga nyata bila lebih rendah agar sisa anggaran bisa dialihkan ke kebutuhan lain.
Simpan salinan halaman SSH yang dipakai bersama dokumen RKAS. Saat pemeriksaan, Bendahara cukup menunjukkan halaman dan kode yang dirujuk.
Ini situasi yang sangat umum, misalnya alat peraga khusus atau perangkat praktik SMK. Langkah yang biasa ditempuh:
Hindari memasukkan item di luar SSH tanpa catatan apa pun. Bagian ini paling sering dipertanyakan.
Harga dalam SPJ adalah harga nyata yang dibayar, dibuktikan dengan nota atau kuitansi. Bila harga nyata lebih tinggi dari RKAS dan SSH, belanja tidak bisa dibayar melebihi batas tanpa revisi sesuai prosedur. Karena itu, ketepatan SSH saat menyusun RKAS sangat menentukan lancarnya SPJ. Contoh RKAS lengkap dapat dilihat di artikel contoh RKAS SD.
Memakai SSH tahun lalu. Harga dan item bisa berubah setiap tahun.
Salah satuan. Menulis harga per rim untuk volume per lembar, atau sebaliknya.
Volume dibesar-besarkan agar anggaran habis. Pemeriksa melihat kewajaran volume, bukan hanya harga.
Spesifikasi tidak sesuai. Menganggarkan laptop dengan harga spesifikasi tertinggi padahal kebutuhan administrasi cukup spesifikasi standar.
Tidak menyimpan bukti acuan. Bendahara kesulitan menjelaskan asal angka saat diperiksa.
Misalkan SD menganggarkan kegiatan "Pojok baca kelas" untuk enam rombel. Bendahara bersama tim menguraikannya menjadi rak sederhana, buku bacaan, dan alas duduk.
Pertama, tim mencari item "rak buku kayu" di daftar SSH. Ternyata ada dua spesifikasi: ukuran kecil dan sedang. Karena ruang kelas sempit, tim memilih ukuran kecil, enam unit. Kedua, item buku bacaan anak tidak tercantum per judul, tetapi ada item umum "buku bacaan" dengan harga tertinggi per eksemplar. Tim memakai item itu dan menyimpan daftar judul yang direncanakan. Ketiga, alas duduk tidak tercantum sama sekali. Tim melakukan survei harga di tiga toko, memilih harga terendah yang memenuhi kebutuhan, lalu melampirkan bukti survei.
Hasilnya, setiap angka di RKAS punya asal yang jelas: kode SSH atau bukti survei. Saat SPJ, nota pembelian tinggal dicocokkan dengan baris anggaran yang sama. Proses seperti ini membuat standar satuan harga RKAS benar-benar berfungsi sebagai alat kendali, bukan sekadar formalitas.
Untuk belanja yang bersumber dari dana BOSP, sekolah swasta mengikuti juknis yang sama dan umumnya merujuk SSH daerah. Untuk dana yayasan, ikuti kebijakan yayasan, meski SSH tetap berguna sebagai acuan kewajaran.
Boleh. SSH adalah batas tertinggi. Memakai harga nyata yang lebih rendah justru menunjukkan efisiensi.
Tanyakan ke dinas pendidikan atau BPKAD setempat. Biasanya ada arahan memakai SSH sebelumnya untuk sementara, lalu disesuaikan saat SSH baru terbit.
Besaran honor mengikuti ketentuan daerah dan juknis BOSP, termasuk batas persentase honor. Rujuk juknis terbaru dan SSH daerah.
Bendahara menyusun, Kepala Sekolah memeriksa dan mengesahkan bersama tim, lalu dinas memverifikasi sesuai mekanisme daerah.
Masalah RKAS jarang berhenti di tahap penyusunan. Angka yang dihitung di satu lembar kerja harus diketik ulang di laporan realisasi, lalu dicocokkan lagi dengan nota saat SPJ. Setiap pengetikan ulang membuka peluang selisih.
ASIS memegang prinsip "Data dicatat sekali, dipakai berkali-kali." Modul keuangan ASIS mencakup RKAS, kas, dan SPJ dalam satu sistem, sehingga anggaran yang disusun Bendahara menjadi dasar pencatatan belanja dan laporan berikutnya. Kepala Sekolah dan Yayasan dapat melihat ringkasan sesuai peran masing-masing tanpa meminta salinan berkas.
ASIS gratis untuk semua sekolah, dan Basmalah gratis untuk pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ. Silakan mulai merapikan RKAS di asis.id.
Sumber: Setkab: Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Perpres Nomor 53 Tahun 2023
Panduan pajak belanja dana BOS untuk Bendahara: kapan memungut PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 4 ayat 2, contoh hitungan, belanja SIPLah, dan pelaporan.
Aplikasi MA gratis bisa aman, bisa juga berisiko. Kenali model gratis yang sehat, tanda aplikasi abal-abal, dan cara mengujinya sebelum dipakai madrasah.
Cara membuat kartu inventaris ruangan KIR sekolah: kolom yang umum dipakai, contoh pengisian, kode kondisi barang, jadwal pemutakhiran, dan kesalahan umum.
Daftarkan sekolah Anda dan rasakan bagaimana satu sumber kebenaran meringankan pekerjaan sehari-hari.