Cara Menyusun RKAS Sekolah Langkah demi Langkah

Cara menyusun RKAS yang benar dimulai dari kebutuhan sekolah, bukan dari pagu dana. Urutannya: bentuk tim, kumpulkan data kebutuhan, tetapkan prioritas, hitung semua sumber pendapatan, rinci kegiatan dan belanja, cek kesesuaian dengan juknis, lalu ajukan persetujuan dan pengesahan. RKAS yang disusun dengan urutan ini lebih mudah dipertanggungjawabkan dan jarang perlu diubah di tengah tahun. Untuk dana BOSP 2026, acuannya adalah Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 yang mencabut Permendikdasmen 8/2025.

Apa itu RKAS dan siapa yang menyusunnya

RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) adalah rencana tahunan yang memuat kegiatan sekolah beserta sumber dan rincian biayanya. RKAS bukan dokumen milik Bendahara semata. Ia adalah terjemahan rencana kerja sekolah ke dalam angka.

Penyusunnya adalah tim yang dipimpin Kepala Sekolah, dengan anggota Bendahara, perwakilan guru, operator atau TU, dan perwakilan Komite Sekolah. Di sekolah swasta, Yayasan biasanya ikut menetapkan arah dan menyetujui anggaran dari dana di luar BOSP.

Tujuh langkah cara menyusun RKAS

1. Bentuk tim dan sepakati jadwal

Terbitkan SK tim RKAS, lalu tetapkan jadwal: kapan data dikumpulkan, kapan rapat prioritas, kapan draf selesai, dan kapan diajukan. Tanpa jadwal, penyusunan biasanya molor sampai mendekati batas waktu.

2. Kumpulkan data kebutuhan

Sumber data utama:

• Rapor Pendidikan sekolah, untuk melihat indikator yang perlu dibenahi.
• Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka Menengah.
• Data sarpras dan kondisi ruang.
• Usulan dari guru, wali kelas, dan pembina kegiatan.
• Evaluasi realisasi anggaran tahun lalu, termasuk sisa dana.

Pendekatan perencanaan berbasis data dibahas lebih lengkap di artikel RKAS berbasis PBD.

3. Tetapkan prioritas

Tidak semua usulan bisa dibiayai. Kelompokkan usulan menjadi tiga: wajib (operasional rutin seperti listrik, air, internet, bahan ajar), prioritas perbaikan (berkaitan langsung dengan indikator Rapor Pendidikan yang lemah), dan pengembangan (baik dilakukan bila dana cukup). Prioritas ini disepakati dalam rapat tim, bukan diputuskan sepihak.

4. Hitung semua sumber pendapatan

RKAS memuat seluruh sumber dana, bukan hanya BOSP. Contohnya:

Pastikan angka alokasi BOSP merujuk informasi resmi tahun berjalan, bukan perkiraan.

5. Rinci kegiatan dan belanja

Untuk setiap kegiatan, tulis tujuan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, rincian barang atau jasa, volume, satuan, harga satuan, dan total. Harga satuan sebaiknya mengacu standar harga yang berlaku di daerah atau survei harga yang terdokumentasi.

Contoh rincian satu kegiatan (angka fiktif):

Cocokkan setiap baris dengan komponen penggunaan dana yang diperbolehkan dalam juknis. Daftar komponen dan kode rekening lengkap ada di lampiran Permendikdasmen 8/2026.

6. Cek batas dan larangan juknis

Beberapa hal yang wajib dicek sebelum draf diajukan:

• Batas honor. Juknis BOSP 2026 membatasi penggunaan dana untuk pembayaran honor paling banyak 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta. Hitung total honor di semua kegiatan, bukan per kegiatan.
• Larangan penggunaan. Baca daftar belanja yang tidak diperbolehkan di juknis. Jangan mengandalkan daftar larangan tahun lalu.
• Pembagian tahap. Sesuaikan jadwal belanja dengan tahap penyaluran dana agar tidak ada belanja yang direncanakan sebelum dana masuk.
• Kewajaran. Total per komponen masuk akal dibandingkan jumlah murid dan kondisi sekolah.

7. Persetujuan, pengesahan, dan unggah

Draf dibahas bersama Komite Sekolah, ditandatangani Kepala Sekolah, lalu diajukan untuk disahkan sesuai mekanisme yang berlaku di daerah. Untuk dana BOSP, RKAS umumnya diinput ke aplikasi perencanaan yang disediakan pemerintah. Ikuti petunjuk teknis dan jadwal dari dinas setempat.

Pembagian peran dalam tim

Cara menyusun RKAS yang melibatkan banyak orang akan lancar bila setiap orang tahu tugasnya sejak awal:

Sebaiknya tim bertemu minimal tiga kali: rapat membaca data, rapat prioritas, dan rapat finalisasi draf. Simpan notula setiap rapat sebagai bukti proses perencanaan partisipatif.

Kapan RKAS perlu diubah

RKAS boleh diubah bila ada perubahan alokasi dana, perubahan kebutuhan mendesak, atau kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Perubahan dibahas ulang oleh tim dan dicatat alasannya. Hindari mengubah RKAS hanya karena belanja sudah terlanjur dilakukan di luar rencana, karena ini menyulitkan pertanggungjawaban.

Kesalahan umum saat menyusun RKAS

Menyalin RKAS tahun lalu. Kebutuhan berubah setiap tahun. RKAS salinan biasanya tidak menjawab masalah di Rapor Pendidikan terbaru.

Hanya Bendahara yang menyusun. Akibatnya guru tidak merasa memiliki rencana dan usulan penting terlewat.

Harga satuan asal tebak. Saat SPJ, harga nyata berbeda jauh dari rencana dan muncul selisih yang harus dijelaskan.

Honor dihitung per kegiatan. Batas honor berlaku untuk total penggunaan dana, sehingga perlu direkap lintas kegiatan.

Tidak mencatat sisa dana. Sisa dana tahun lalu harus masuk sebagai sumber pendapatan dan direncanakan penggunaannya.

Daftar cek akhir

Contoh RKAS yang sudah terisi untuk jenjang SD bisa dilihat di artikel contoh RKAS SD.

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan cara menyusun RKAS sebaiknya dimulai?

Mulailah sebelum tahun anggaran berjalan, setelah Rapor Pendidikan terbaru tersedia. Ikuti jadwal yang ditetapkan dinas pendidikan setempat.

Siapa yang wajib menandatangani RKAS?

Umumnya Kepala Sekolah, dengan persetujuan Komite Sekolah, lalu disahkan sesuai mekanisme daerah. Sekolah swasta biasanya juga memerlukan persetujuan Yayasan.

Berapa batas honor dari dana BOSP 2026?

Menurut Permendikdasmen 8/2026, paling banyak 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta. Rujuk juknis untuk syarat penerima honor.

Apakah RKAS boleh diubah di tengah tahun?

Boleh, dengan alasan yang jelas dan dibahas ulang oleh tim. Catat perubahan dan simpan berita acaranya.

Apa hubungan RKAS dengan SPJ?

RKAS adalah rencana, SPJ adalah pertanggungjawaban realisasinya. Belanja di SPJ harus bisa ditelusuri ke kegiatan dan komponen di RKAS.

ASIS: Dari Rencana Anggaran sampai SPJ dalam Satu Alur

Masalah RKAS jarang muncul saat penyusunan saja. Masalah muncul berbulan-bulan kemudian, ketika realisasi belanja dicatat di buku terpisah, bukti tercecer, dan Bendahara harus mencocokkan ulang semuanya untuk SPJ. Rencana dan kenyataan berjalan di dua dunia.

ASIS memegang prinsip "Data dicatat sekali, dipakai berkali-kali." Modul keuangan ASIS mencakup tagihan, tabungan, kas, RKAS, dan SPJ dalam satu sistem, sehingga rencana kegiatan dan pencatatan realisasi bisa dirujuk di tempat yang sama. Kepala Sekolah dan Yayasan dapat melihat ringkasan sesuai perannya masing-masing, tanpa perlu meminta rekap manual. Perlu dicatat, input resmi RKAS BOSP tetap dilakukan di aplikasi pemerintah sesuai petunjuk dinas.

ASIS gratis untuk semua sekolah, dan Basmalah gratis untuk pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ. Silakan mulai merapikan perencanaan anggaran di asis.id.