Belanja Buku Dana BOS: Ketentuan Buku Teks dan Bacaan

Belanja buku dana BOS adalah salah satu pos yang paling sering diperiksa, karena buku adalah barang yang wujudnya jelas dan jumlahnya mudah dihitung. Intinya ada tiga: buku yang dibeli harus sesuai kebutuhan pembelajaran, tercantum di RKAS, dan dibuktikan dengan dokumen yang lengkap. Untuk tahun anggaran 2026, rujukan utamanya adalah juknis BOSP dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 yang mencabut juknis tahun sebelumnya. Artikel ini membahas beda buku teks dan buku bacaan, langkah belanja yang aman, serta kesalahan yang sering membuat SPJ dikembalikan.

Dua jenis buku yang biasanya dibeli sekolah

Sebelum menyusun rencana, Bendahara dan pustakawan perlu menyamakan istilah. Di lapangan, dua jenis buku ini sering tercampur dalam satu nota sehingga pencatatannya membingungkan.

Buku teks utama mengikuti kurikulum yang berlaku. Banyak buku teks Kurikulum Merdeka sudah tersedia gratis dalam versi digital melalui laman SIBI, sehingga sekolah sebaiknya menimbang dulu: apakah yang dibutuhkan versi cetak untuk semua murid, atau cukup sebagian eksemplar untuk kelas yang aksesnya terbatas.

Rambu umum belanja buku dana BOS

Detail besaran dan tata cara selalu mengikuti juknis tahun berjalan dan edaran dinas setempat. Namun ada rambu yang berlaku umum dari tahun ke tahun:

• Sesuai kebutuhan. Buku dibeli berdasarkan analisis, bukan karena tawaran penerbit atau sales yang datang ke sekolah.
• Tercantum di RKAS. Belanja di luar RKAS harus melalui perubahan RKAS lebih dulu.
• Buku layak dan sah. Buku teks mengacu pada daftar buku yang ditetapkan pemerintah; buku bacaan sebaiknya yang sudah melalui penilaian kelayakan. Hindari buku bajakan dan fotokopian.
• Pengadaan melalui mekanisme resmi. Umumnya pengadaan barang dana BOS dilakukan melalui SIPLah atau mekanisme lain yang diizinkan juknis.
• Dicatat sebagai aset. Buku yang dibeli masuk buku induk perpustakaan atau daftar inventaris, bukan hanya kuitansi.

Sekolah juga tidak boleh menjual buku yang dibeli dari dana BOS kepada murid atau mewajibkan orang tua membeli buku yang sama dari penerbit tertentu. Ini sering menjadi temuan saat pemeriksaan.

Langkah belanja buku dari awal sampai SPJ

1. Analisis kebutuhan bersama guru dan pustakawan

Mulailah dari data. Wakasek Kurikulum menyiapkan daftar mata pelajaran per fase, wali kelas menyerahkan jumlah murid per rombel, dan pustakawan mendata buku yang rusak atau hilang.

Contoh di SD Negeri Sukamaju (fiktif) dengan 6 rombel dan 180 murid: buku teks Matematika kelas 4 tersedia 22 eksemplar yang layak pakai, padahal ada 31 murid. Kebutuhannya 9 eksemplar, bukan 31. Analisis seperti ini mencegah pemborosan.

2. Tentukan prioritas

Tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sekaligus. Urutan yang wajar:

1. Buku teks utama untuk mata pelajaran yang paling kekurangan.
2. Buku panduan guru untuk guru yang belum memegangnya.
3. Buku bacaan jenjang awal untuk kelas yang program literasinya aktif.
4. Buku pengayaan dan referensi.

3. Masukkan ke RKAS

Tulis rencana belanja buku di RKAS dengan rincian judul atau kelompok buku, jumlah eksemplar, harga satuan, dan sumber harga. Rincian yang jelas memudahkan Kepala Sekolah dan komite memahami mengapa buku itu dibeli.

4. Pengadaan dan serah terima

Pesan sesuai RKAS. Saat buku datang, periksa bersama pustakawan: judul, edisi, jumlah, kondisi fisik. Buat berita acara serah terima yang ditandatangani penerima. Jika ada buku cacat, catat dan minta penggantian sebelum pembayaran dianggap selesai.

5. Catat ke buku induk perpustakaan

Setiap eksemplar diberi nomor induk, stempel perpustakaan, dan label. Tanpa langkah ini, buku sulit dilacak dan sulit dibuktikan keberadaannya saat pemeriksaan.

6. Lengkapi bukti SPJ

Simpan pesanan, faktur atau nota, bukti pembayaran, bukti pajak bila ada, berita acara serah terima, dan foto buku yang sudah diberi label. Susun dalam satu map per transaksi.

Contoh tabel rencana belanja buku

Tabel seperti ini bisa dilampirkan di RKAS dan dipakai lagi saat menyusun laporan realisasi.

Kesalahan yang sering terjadi

• Membeli satu paket dari satu penerbit tanpa melihat buku mana yang sebenarnya kurang.
• Nota gabungan antara buku teks, buku bacaan, dan alat tulis sehingga sulit dikelompokkan.
• Buku tidak dicatat, sehingga saat pemeriksa menanyakan wujudnya, perpustakaan tidak bisa menunjukkan.
• Buku menumpuk di gudang dan tidak pernah dipinjamkan ke murid.
• Membeli versi cetak untuk buku yang sudah tersedia gratis dan sebenarnya cukup diakses digital.

Daftar cek sebelum bayar

• Ada hasil analisis kebutuhan tertulis.
• Belanja tercantum di RKAS yang disahkan.
• Buku sesuai kurikulum dan jenjang.
• Pengadaan lewat mekanisme yang diizinkan juknis.
• Berita acara serah terima ditandatangani.
• Buku sudah diberi nomor induk dan label.
• Bukti pembayaran dan pajak tersimpan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah belanja buku dana BOS wajib setiap tahun?

Tidak harus dalam jumlah tertentu yang sama setiap tahun. Belanja mengikuti kebutuhan hasil analisis dan ketentuan juknis tahun berjalan. Jika buku masih cukup dan layak, dana bisa diprioritaskan untuk komponen lain.

Bolehkah membeli buku bacaan populer seperti novel atau komik?

Boleh sepanjang sesuai jenjang usia, isinya layak untuk murid, dan mendukung program literasi. Pilih buku yang sudah melalui penilaian kelayakan bila memungkinkan.

Apakah buku digital bisa dibeli dengan dana BOS?

Pengaturannya mengikuti juknis yang berlaku. Sebelum membeli, cek apakah buku itu sudah tersedia gratis dari pemerintah, karena banyak buku teks Kurikulum Merdeka bisa diunduh tanpa biaya.

Siapa yang menyimpan buku teks setelah dibeli?

Buku teks dicatat sebagai koleksi perpustakaan, lalu dipinjamkan kepada murid selama tahun pelajaran dan dikembalikan di akhir tahun agar bisa dipakai angkatan berikutnya.

Bagaimana jika ada buku rusak sebelum masa pakainya habis?

Catat kondisinya, pisahkan dari koleksi aktif, dan usulkan penghapusan sesuai prosedur barang milik sekolah. Kebutuhan penggantinya dimasukkan ke analisis tahun berikutnya.

ASIS: Dari RKAS, Kuitansi, sampai Buku di Rak dalam Satu Alur

Masalah terbesar belanja buku dana BOS jarang ada pada pembeliannya. Masalahnya ada pada data yang terpisah: rencana di RKAS, kuitansi di map Bendahara, dan daftar buku di buku induk perpustakaan. Saat pemeriksaan, tiga dokumen itu harus dicocokkan manual.

ASIS memegang prinsip "Data dicatat sekali, dipakai berkali-kali." Modul keuangan mencakup RKAS dan SPJ, sedangkan modul perpustakaan mencatat koleksi dan peminjaman buku, sehingga buku yang dibeli bisa ditelusuri sampai ke rak dan ke murid yang meminjamnya. Sebelum membeli versi cetak, guru dan murid juga bisa memakai Pustaka yang berisi buku pelajaran pemerintah BSE/SIBI.

ASIS gratis untuk semua sekolah, dan Basmalah gratis untuk pesantren, madrasah diniyah, dan TPQ. Silakan mulai di asis.id.